merencanakan, mengembangkan dan memberikan pelayanan dan mengambil tindakan untuk mencapai perubahan. Istilah partisipasi masyarakat sering digunakan bersama atau bergantian dengan konsep lain.
Agar partisipasi ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka persiapkan anggota staf dengan pengetahuan tentang masyarakat, sejarahnya, tradisinya, kepercayaannya, kehidupan sosial ekonominya, bentuk pemerintahan, satuansatuan komonikasi dalam masyarakat, kepemimpinan dan kesadaran berorganisasi masyarakat tersebut (Indrafachrudi, 1994: 37). Jenis partisipasi yang disumbangkan masyarakat sangat beragam, seperti: (a) partisipasi material bagi masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi; (b) partisipasi pemikiran bagi masyarakat yang memiliki tingkat pemikiran dan wawasan kependidikan; (c) partisipasi tenaga/fisikal bagi masyarakat awam yang tidak memiliki kemampuan ekonomi dan pemikiran tetapi memiliki kepedulian dalam membantu sekolah; dan (d) partisipasi moral dalam bentuk dukungan penuh oleh berbagai lapisan masyarakat.
Organisasi merupakan sekumpulan manusia yang melakukan suatu bentuk kerja sama dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Organisasi sebagai wadah atau tempat kerja sama, dimana motor penggeraknya adalah manusia. Kebutuhan masyarakat yang semakin beragam dan kompleks membawa konsekuensi pada organisasi untuk bekerja keras mengerahkan segala strategi, metode, teknik dan segala upaya lain agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara memuaskan. Sesuai pengelolaan manajemen yang ada didalam suatu organisasi, maka diperlukan alat bantu bagi manajemen untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan tujuan organisasi.
Berubahnya paradigma pembangunan nasional ke arah demokratisasi dan desentralisasi, menumbuhkan kesadaran yang luas tentang perlunya peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses dan program pembangunan. Pemberdayaan dan partisipasi muncul sebagai dua kata yang banyak diungkapkan ketika berbicara tentang pembangunan. Meskipun demikian, pentingnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat belum sepenuhnya dihayati dan dilaksanakan oleh stakeholders pembangunan, baik dari kalangan pemerintah, swasta, LSM, dan masyarakat. Bahkan di kalangan masyarakat sendiri masih kebingungan menghadapi praktek partisipasi dalam melaksanakan setiap tahapan pembangunan di lingkungannya. Di sisi lain, hampir semua proyek dan program pemerintah mensyaratkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaanya, dimana masyarakat ditempatkan pada posisi strategis yang menentukan keberhasilan program pembangunan. Akan tetapi, dalam prakteknya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat sering disalahgunakan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
Gerakan Pemuda Ansor dilahirkan dari Nahdlatul Ulama (NU) Nama Ansor ini merupakan saran KH. Abdul Wahab, “ulama besar” sekaligus guru besar kaum muda saat itu, yang diambil dari nama kehormatan yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Madinah yang telah berjasa dalam perjuangan membela dan menegakkan agama Allah. Dengan demikian ANO dimaksudkan dapat mengambil hikmah serta tauladan terhadap sikap, perilaku dan semangat perjuangan para sahabat Nabi yang mendapat predikat Ansor tersebut. Gerakan ANO (yang kelak disebut GP Ansor) harus senantiasa mengacu pada nilai-nilai dasar Sahabat Ansor, yakni sebagi penolong, pejuang dan bahkan pelopor dalam menyiarkan, menegakkan dan membentengi ajaran Islam. Inilah komitmen awal yang harus dipegang teguh setiap anggota ANO (GP Ansor).
Dengan adanya partisipasi Gerakan Pemuda Ansor dalam mengembangkan lembaga pendidikan, hal ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terutama pemerintah akan pentingnya mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Karena Pendidikan merupakan salah satu pilar sentral kemajuan bangsa, kemajuan peradaban, dan kehormatan suatu bangsa dapat dilihat dari lembagalembaga pendidikannya yang bermutu, yang berhasil menyiapkan dan meningkatkan sumber daya manusia masa depan yang berilmu, berbudaya dan bermoralitas tinggi. Islam sendiri mewajibkan umatnya agar menuntut ilmu dalam rangka meningkatkan derajat kehidupan.
Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional pada Bab II Pasal 3 memiliki fungsi dan tujuan sebagai berikut:
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi anak didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sejak digulirkannya reformasi dan telah diundangkannya UU Otonomi Daerah, UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (kini disempurnakan menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004), telah mengubah dari segala yang bersifat sentralisasi (top down) menjadi desentralisasi. Pemerintah Pusat telah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, demi membangun daerahnya masing-masing, dengan mengakomodasi dan mengoptimalkan segala sumber daya yang dimilikinya. Berlakunya Undang-undang Otonomi Daerah tersebut, tentunya telah memberikan angin segar bagi daerah, karena daerah diberikan kekuasaan dan kewenangan yang luas untuk mengurus dan mengatur sendiri berbagai kewenangan yang diberikan, termasuk di dalamnya aspek pendidikan.
Secara etimologi, lembaga adalah asal sesuatu, acuan, sesuatu yang memberi bentuk pada yang lain, badan atau organisasi yang bertujuan untuk mengadakan suatu penelitian keilmuan atau melakukan sesuatu usaha. Dalam bahasa Inggris, lembaga disebut Institute (dalam pengertian fisik), yaitu sarana atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan lembaga dalam pengertian non fisik atau abstrak disebut Institution, yaitu suatu sistem norma untuk memenuhi kebutuhan. Lembaga dalam pengertian fisik disebut juga dengan bangunan, dan lembaga dalam pengertian non fisik disebut dengan pranata. 
Secara terminologi dari kutipan Ramayulis oleh Hasan Langgulung, bahwa lembaga pendidikan adalah suatu sistem peraturan yang bersifat abstrak, suatu konsepsi yang terdiri dari kode-kode, norma-norma, ideologi-ideologi dan sebagainya, baik tertulis atau tidak, termasuk perlengkapan material dan organisasi simbolik: kelompok manusia yang terdiri dari individu-individu yang dibentuk dengan sengaja atau tidak, untuk mencapai tujuan tertentu dan tempattempat kelompok itu melaksanakan peraturan-peraturan tersebut adalah: masjid, sekolah, kuttab dan sebagainya.
Salah satu lembaga pendidikan di daerah Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang adalah Sekolah Menengah Kejuruan Ansoruna. Kaitannya dengan masalah yang akan diteliti, bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Ansoruna adalah suatu wadah Gerakan Pemuda Ansor untuk mengelola partisipasi masyarakat khususnya pemuda agar ikut serta dalam kegiatan pendidikan akan tetapi sebagian masyarakat khususnya pemuda disana masih kurang mendukung dalam kegiatan tersebut.
Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua dan masyarakat. Seruan ini mengisyaratkan bahwa lembaga pendidikan hendaknya tidak menutup diri, melainkan selalu mengadakan kontak hubungan dengan dunia luar yaitu orang tua dan masyarakat sekitar sebagai penanggung jawab pendidikan. Dengan kedua kelompok inilah sekolah dapat bekerja sama mengatasi problem-problem pendidikan yang muncul dan memajukannya.
Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan penulis pada Sekolah Menengah Kejuruan Ansoruna di Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang melalui wawancara dengan Kepala Sekolah, diperoleh informasi bahwa hubungan sekolah dengan masyarakat khususnya pemuda telah terlaksana. Akan tatapi masih belum dapat berjalan sebagai mana mestinya karena masyarakat khususnya pemuda masih kurang mendukung perkembangan lembaga pendidikan tersebut di karenakan masyarakat khususnya kurang merasa memiliki lembaga pendidikan tesebut. Setelah melihat keadaan tersebut maka penulis bermaksud untuk mengangkat judul: “PARTISIPASI GERAKAN PEMUDA ANSOR DALAM MENGEMBANGKAN LEMBAGA PENDIDIKAN SMK ANSORUNA DI KECAMATAN TAMBAKDAHAN KABUPATEN SUBANG”.
1.1.	Latar Belakang Masalah

1.2.	 Masalah Penelitian
1.2.1.	Identifikasi dan Pembatasan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, identifikasi masalah yang akan dibahas adalah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan:
1.	Partisipasi Gerakan Pemuda Ansor dalam pengembangan lembaga pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Ansoruna di Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang.
2.	Faktor yang mempengaruhi Partisipasi Gerakan Pemuda Ansor dalam mengembangkan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Ansoruna di Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang.
3.	Faktor Penghambat dan Pendukung Partisipasi Gerakan Pemuda Ansor dalam pengembangan lembaga pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Ansoruna di Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang.
4.	Solusi Partisipasi Gerakan Pemuda Ansor dalam pengembangan lembaga pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Ansoruna di Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang?
Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah tentang partisipasi gerakan pemuda ansor dalam mengembangkan lembaga pendidikan SMK Ansoruna di Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang.

1.2.2.	Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka pokok permasalaha dalam penelitian ini, yaitu: 
1.2.1.1.	 Bagaimana Partisipasi Gerakan Pemuda Ansor dalam pengembangan lembaga pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Ansoruna di Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang?
1.2.1.2.	 Faktor apa saja yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam mengembangkan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Ansoruna di Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang?
1.2.1.3.	 Faktor Penghambat dan Pendukung Partisipasi Gerakan Pemuda Ansor dalam pengembangan lembaga pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Ansoruna di Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang?
1.2.1.4.	 Solusi Partisipasi Gerakan Pemuda Ansor dalam pengembangan lembaga pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Ansoruna di Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang?

1.3.	 Tujuan Penelitian
1.3.1.	Untuk Mengetahui partisipasi Gerakan Pemuda Ansor dalam pengembangan lembaga pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Ansoruna di Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang.
1.3.2.	Untuk Mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi Partisipasi Gerakan Pemuda Ansor dalam mengembangkan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Ansoruna di Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang.
1.3.3.	Untuk Mengetahui Faktor Penghambat dan Pendukung Partisipasi Gerakan Pemuda Ansor dalam pengembangan lembaga pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Ansoruna di Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang.
1.3.4.	Untuk Mengetahui Solusi Partisipasi Gerakan Pemuda Ansor dalam pengembangan lembaga pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Ansoruna di Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang?

1.4.	 Kegunaan Hasil Penelitian 
a.	Kegunaan secara teroritis
Kegunaan penelitian penulis secara teoritis adalah melalui penelitian ini diharapkan menambah khazanah perbendaharaan pengetahuan khususnya dalam penelitian ini, dan sebagai bahan bacaan dalam memperkaya khazanah perpustakaan ARS University. Serta sebagai bahan masukan dan informasi bagi lembaga pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Ansoruna di Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang. Bahwa pelaksanaan partisipasi Gerakan Pemuda Ansor dalam mengembangkan lembaga pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Ansoruna di Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang. Hubungan sekolah dengan masyarakat khususnya pemuda yang baik dapat memperlancar proses belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

b.	Kegunaan Secara Praktis
Kegunaan penelitian penulis secara praktis yaitu saran penulis untuk mengaplikasikan pengetahuan yang di dapat baik dari bangku sekolah sampai dengan kuliah maupun pengalaman di luar kuliah. Serta sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya dalam permasalahan yang serupa untuk mengadakan penelitian lebih mendalam.