pencapaian tujuan yang disepakati serta turut bertanggung jawab atas pencapaian tujuan tersebut.
Terdapat banyak pendapat yang berbeda dari para ahli terkait dengan pengertian Partisipasi. Diantaranya menurut James L. Gibson dan John M. Ivacevich yang mengartikan Partisipasi sebagai penggunaan sumber daya secara 
efektif untuk meningkatkan keikutsertaan seseorang atau kelompok orang baik secara fisik, mental maupun emosional dalam suatu kegiatan yang mengarah pada pencapaian tujuan yang disepakati serta turut bertanggung jawab atas pencapaian tujuan tersebut. Kemudian Schultz menyatakan bahwa: "It as a feeling of obligation to work for the best interests of a group", dapat diartikan bahwa Partisipasi adalah rasa kewajiban untuk bekerja untuk kepentingan terbaik dari kelompok. Kedua pendapat ini memaknai Partisipasi dengan lebih berorientasi pada adanya keterlibatan individu atau kelompok dalam suatu tanggung jawab kelompok.
	Pengertian Partisipasi yang lebih lengkap aspek cakupannya diantaranya adalah pendapat Viteles, yang menyatakan: "employee  participation in declsion-making in a democratic atmosphere created  by  'permissive' leadership, facilitates the development of 'internalized' motivation, and saves to raise the levels of the employee production and morale”, yakni partisipastif adalah partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan secara demokratis, suasana yang dibuat oleh kepemimpinan permisif, memfasilitasi pengembangan internalisasi motivasi, dan menjaganya untuk menaikkan tingkat produksi dan moral karyawan.
	Pendefinisian Partisipasi yang menekankan aspek bentuk partisipasi, diantaranya adalah Davis, yang menyatakan bahwa: “participation may be defined as the mental and emotional involvement of a personin a group situation which encourages him to contribute to group goals and share responsibilities in them”, maksudnya partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan mental dan emosional dalam situasi kelompok yang mendorong dia untuk berkontribusi terhadap tujuan kelompok dan ikut serta bertanggung jawab terhadap tujuan kelompok tersebut. Lammers sebagaimana dikutip oleh Nadia Muhammad, menyatakan: "participation in decision-making may be  defined  as the totality of such forms of upward exertion of power by subordinates in organisations as are perceived in this sense can be of two varieties i .e., direct or indirect”. Maksudnya Partisipasi adalah partisipasi dalam pengambilan keputusan dapat didefinisikan sebagai totalitas seperti bentuk tenaga atas kekuasaan oleh bawahan dalam organisasi seperti yang dirasakan dalam pengertian ini terdapat dua macam yaitu langsung atau tidak langsung.
	Pendefinisian tentang Partisipasi yang mencakup adanya proses diantaranya adalah Tannenbaum, yang menyatakan: ”participation as the formal Involvement of members in the exercise of control, usually through decision-making in group meetings”. Maksudnya Partisipasi adalah keterlibatan formal anggota dalam melaksanakan kontrol, biasanya melalui pengambilan keputusan dalam pertemuan kelompok. Wall and lischeron menyatakan: “partisipation is not a unitary concept but concists of interrelated element which may be manifested in the decision making processes of an organization in a wide variety of ways. there element central to the concept of partisipation are influence, interaction and information sharing and these require consideration”. Partisipasi merupakan berbagai elemen yang saling terkait yang diwujudkan dalam proses pengambilan keputusan suatu organisasi dalam berbagai cara. Terdapat elemen sentral menuju konsep partisipasi yang berpengaruh, interaksi dan berbagi informasi dan hal ini memerlukan pertimbangan.
	Mendasar pendapat para ahli di atas, maka sulit mendapatkan kesepakatan mereka mengenai definisi Partisipasi. Kondisi dan tujuan sosial ekonomi dari masing-masing negara mempengaruhi sudut pandang para ahli dalam mendefinisikan managemen Partisipasi. Namun secara umum dapat disepakati bahwa pengaruh Partisipasi cukup signifikan.
	Dalam penelitian ini, Peneliti menekankan pada konsep Partisipasi yang dikembangkan Cohen dan Uphoff yang menyatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program, memperoleh manfaat dan mengevaluasi program, dan Gibson dan Ivacevich yang menyatakan bahwa manajemen Partisipasi adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan keikutsertaan seseorang atau kelompok orang baik secara fisik, mental maupun emosional dalam suatu kegiatan yang mengarah pada pencapaian tujuan yang disepakati serta turut bertanggung jawab atas pencapaian tujuan tersebut. Menurut Peneliti konsep manajemen Partisipasi ini mewakili sekian pendapat para ahli yang dipaparkan sebelumnya.
	
2.1.2	Macam, Bentuk, Peluang, Hambatan, dan langkah Partisipasi Gerakan Pemuda Ansor
2.1.2.1 Macam-macam Partisipasi Gerakan Pemuda Ansor
	Uphoff dan Cohen berpendapat bahwa partisipasi dilihat dari tahap keterlibatan partisipan dalam suatu program terbagi menjadi 4 macam, yaitu partisipasi dalam tahap pengambilan keputusan, partisipasi dalam tahap pelaksanaan, partisipasi dalam tahap pengambilan manfaat, dan partisipasi dalam tahap evaluasi. Deskripsi masing-masing tahap pelaksanaan partisipasi tersebut sebagaimana dicantumkan Siti Irene A.D. dalam bukunya:

Tabel 2.1 Tahapan Pelaksanaan Partisipasi
Tahap	Deskripsi	

Pengambilan keputusan	Penentuan alternatif dengan masyarakat untuk kesepakatan dari berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama	

Pelaksanaan	•	Penggerakan sumber daya dan dana
•	Kegiatan administrasi dan koordinasi
•	Penjabaran Program Pelaksanaan merupakan kunci penentu keberhasilan program yang dilaksanakan	
Pengambilan manfaat	Partisipasi berkaitan dari kualitas dan kuantitas hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai	
Evaluasi	•	Berkaitan dengan pelaksanaan program secara menyeluruh.
•	Partisipasi ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan program berjalan.	

2.1.2.2	Bentuk-bentuk Partisipasi Gerakan Pemuda Ansor
	Partisipasi pemuda yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Ansor dalam segala kegiatan atau organisasi sosial termasuk di dalamnya adalah pengembangan lembaga pendidikan mempunyai dasar yang menjadi tumpuan segala pandangan dan kegiatan yang mendorong kemauan atau tindakan terhadap suatu masalah yang akan dipecahkan. Kegiatan-kegiatan perencanaan pendidikan dan kegiatan-kegiatan pendidikan pada umumnya tidak pernah bisa dilepaskan dari peran pemuda. Sebab ada hubungan saling memberi, saling mendukung dan saling menguntungkan antara lembaga pendidikan dan pemuda khususnya yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Ansor. Itu pula sebabnya mengapa peran pemuda diharapkan ikut tanggung jawab terhadap kemajuan dan kelancaran proses Pendidikan.
Ada hubungan saling memberi dan saling menerima antara lembaga pendidikan dengan pemuda khususnya yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Ansor. Lembaga pendidikan merealisasi apa yang dicita-citakan oleh pemuda khususnya yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Ansor tentang pengembangan lembaga pendidikan.
Partisipasi pemuda khususnya yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Ansor terhadap sekolah, apakah berwujud material atau spiritual, juga jelas berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah melibatkan berbagai komponen, baik manusiawi maupun non manusiawi. Berfungsinya proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah, dalam kenyataannya tergantung pada kualitas dan kuantitas komponen manusiawi, fasilitas dana dan perlengkapan pendidikan. Hubungan pengaruh timbal antara tingkat partisipasi pemuda khususnya yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Ansor dengan kualitas pendidikan sekolah-sekolah, menuntut adanya jalinan hubungan yang dimaksud realisasinya bisa diwujudkan di dalam berbagai bentuk jalinan. Dalam hubungan ini, sangat diperlukan persepsi yang benar dan tanggung jawab pemuda khususnya yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Ansor terhadap eksistensi Lembaga pendidikan.
Dari sini dapat diketahui bahwa dalam pendidikan harus ada kerjasama antara sekolah dan pemuda khususnya yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Ansor demi kelangsungan suatu lembaga. Pentingnya Kerjasama atau hubungan timbal balik antar sekolah dengan pemuda khususnya yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Ansor, maka penting pula direalisirnya berbagai bentuk dan cara pelaksanaannya. Untuk itu, dalam hal ini pemuda khususnya yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Ansor dapat mewujudkan kualitas lembaga yang meliputi pendanaan, pengadaan barang atau sarana prasarana, tenaga dapat diwujudkan dalam bentuk gotong royong, sumbangsi pemikiran, serta kurikulum dan guru. 
a.	Partisipasi dalam bentuk dana 
Kita tahu, bahwa pengelola program pendidikan membutuhkan topangan dana yang tidak sedikit, dan hal tersebut, sedikit banyak ikut mempengaruhi mutu program dan hasil pendidikan.
Dalam hal ini Sutari Imam Bunaridib dalam bukunya Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis menyatakan bahwa, “Tugas masyarakat di dalam pendidikan ialah membiayai sekolah atau pendidikan”. Masyarakat dalam hal ini pemuda yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Ansor menyumbangkan dana dalam rangka mengembangkan sebuah lembaga pendidikan sudah menjadi kebiasaan, akan tetapi partisipasi pemuda yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Ansor dalam bentuk dana ini para pemimpin cenderung mengambil kebijakan untuk tidak membatasi, agar anggota yang ekonominya pas-pas an tidak merasa keberatan jika dimintai sumbangan. Dalam arti berapa besar dana yang harus disumbangkan adalah tergantung kemampuan ekonomi sekarang. Dari sini dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dan pemuda dalam pengadaan dana sangat penting demi kelangsungan dan pengembangan lembaga pendidikan.
b.	Partisipasi dalam bentuk sarana prasarana 
Dalam rangka mengembangkan lembaga pendidikan, di samping menyumbangkan dana dan tenaga, juga dapat menyumbangkan dalam bentuk barang. Dalam hal ini dapat menyediakan perlengkapan belajar yang dibutuhkan untuk belajar dan membantu fasilitas-fasilitas belajar yang dibutuhkan lembaga dalam memajukan proses belajar mengajar.
Bentuk-bentuk partisipasi menurut Effendi sebagaimana dikutip Siti Irene A.D. terdapat dua bentuk yaitu partisipasi vertikal dan partisipasi horisontal. Partisipasi vertikal adalah partisipasi dalam bentuk keterlibatan dalam suatu program pihak lain yang mana partisipan berstatus sebagai bawahan, pengikut atau klien. Sedangkan partisipasi horisontal adalah bentuk partisipasi yang mana masyarakat mempunyai prakarsa, setiap anggota atau kelompok berpartisipasi antara satu terhadap yang lainnya.
	Pengelompokan partisipasi lainnya yaitu pendapat Basrowi bahwa partisipasi berdasarkan bentuknya terbagi dua macam yaitu partisipasi fisik dan partisipasi non fisik. Partisipasi fisik adalah partisipasi dalam bentuk barang seperti uang, gedung, buku, dan lainnya. Sedangkan partisipasi non fisik adalah partisipasi dalam bentuk keikutsertaan masyarakat dalam melalui ide dan gagasan untuk menentukan arah pendidikan.
	Jika dikaitkan dengan bentuk-bentuk partisipasi di lingkungan sekolah maka kedua pendapat tersebut bersesuaian. Partisipasi intern Gerakan Pemuda Ansor biasanya berbentuk partisipasi vertikal maupun horisontal. Contohnya partisipasi Gerakan Pemuda Ansor secara internal baik pendidik, tenaga kependidikan maupun peserta didik dalam suatu kegiatan biasanya lebih cenderung bersifat vertikal dan horisontal.
	Sedangkan partisipasi orang tua, komite sekolah atau stakeholder lainnya biasanya cenderung bersifat partisipasi fisik dan non fisik. Contohnya partisipasi orang tua dalam pengembangan program-program sekolah baik pada tataran penyampaian ide-ide, gagasan maupun pada peran serta dalam pembiayaan.
2.1.2.3	Peluang Partisipasi Gerakan Pemuda Ansor
	Partisipasi dari aspek peluang dan dimensi terdapat dua macam yaitu dimensi siapa yang harus berpartisipasi dan dimensi bagaimana partisipasi tersebut berlangsung. Dimensi tentang siapa yang berpartisipasi maka seluruh warga sekolah atau the stakeholder society berkewajiban berpartisipasi terdiri  atas peserta didik, orang tua, pendidik, kepala sekolah, dan pengelola sekolah. Tentu partisipasi masing-masing komponen tersebut di atas tidak sama porsi dan bentuknya.
	Dimensi bagaimana partisipasi berlangsung menurut Uphoff dan Cohen terdapat 7 hal meliputi: pertama, apakah inisiatif datang dari administrator ataukah dari masyarakat setempat?; kedua, apakah dorongan partisipasi sukarela ataukah paksaan?; ketiga, struktur; keempat, saluran partisipasi, apakah saluran partisipasi itu bersifat individu atau kolektif, dalam organisasi formal atau informal? Apakah partisipasi tersebut langsung ataukah melalui wakil?; kelima, durasi partisipasi; keenam ruang lingkup partisipasi, apakah sekali ataukah seluruhnya, sementara atau berlanjut dan meluas?, memperluas atau mempersempit aktivitas?; ketujuh, memberdayakan, memberdayakan keterlibatan masyarakat scara efektif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan yang mengarah pada hasil tujuan?.
	Dalam manajemen Partisipasi di sekolah, kedua dimensi harus diperhatikan dengan baik. Dimensi siapa yang harus berpartisipasi dan dimensi bagaimana partisipasi tersebut berlangsung, harus direncanakan, dan dikemas mendasar pada peraturan, orientasi program, dan kesepakatan para partisipan. Hal dimaksudkan supaya terdapat akuntabilitas manajemen Partisipasi, sejak tahap perencanaan hingga tahap pengevaluasian program.
	Perencanaan dan pengemasan dimensi partisipasi Gerakan Pemuda Ansor merupakan sesuatu yang penting karena suatu program yang melibatkan partisipasi banyak pihak maka kemampuan mengelola kepercayaan semua pihak harus diutamakan. Ketidakpercayaan partisipan terhadap pengelola suatu program sekolah dapat berdampak pada ketidakberhasilan manajemen Partisipasi yang akan berdampak pula pada kegagalan tujuan program. Sebaliknya kepercayaan yang baik dari seluruh partisipan terhadap suatu program sekolah dapat mendorong adanya partisipasi spontan lainnya yang akan menumbuhkan kreativitas dan meningkatkan produktivitas serta sekaligus meningkatkan tanggung jawab terhadap pelaksanaan dan hasil program.
	Sangat penting bagi sekolah untuk memahami dan menyikapi dimensi partisipasi warga sekolah dalam penyusunan, pelaksanaan, perolehan manfaat dan pelaporan program-program sekolah termasuk pula dalam hal pengembangan budaya religius peserta didik di sekolah.
Peluang partisipasi saat ini bisa ditangkap, diraih dan dimanfaatkan oleh para pemerhati pendidikan dalam rangka pelaksanaan dan implementasi nilai dan tujuan untuk menyongsong masa depan yang penuh kompetisi ditandai dengan munculnya era Masyarakat Ekonomi Asean. Adapun peluang partisipasi bisa dideskripsikan di antaranya : 
a)	Peningkatan fungsi dan peranan. 
Generasi muda adalah generasi penerus perjuangan bangsa dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa, karena itu perlu kiranya dalam diri pribadi mereka ditanamkan nilai-nilai budaya bangsa yang telah diyakini kebenarannya, diterima, diikuti, dibela dan diperjuangkan. Pemuda sebagai generasi penerus juga memiliki kemampuan potensial yang bisa diolah menjadi kemampuan aktual. Selain itu juga memiliki potensi kecerdasan intelektual, emosi dan sosial, berbahasa, dan kecerdasan seni yang bisa diolah menjadi kecerdasan aktual yang dapat membawa mereka kepada prestasi yang tinggi dan kesuksesan. Mereka memiliki potensi moral yang dapat diolah dan dikembangkan menjadi moral yang positif sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa dan negara yang penuh dengan kejujuran, tidak korup, semangat yang tinggi dan bertanggungjawab. Pemuda adalah orang-orang yang masih produktif dalam kehidupan bermasyarakat, masih bisa diandalkan dalam berbagai kegiatan apapun, karena faktor-faktor biologis dan psikologis yang masih mendukung. Kondisi ideal pemuda sebagai generasi penerus bangsa, merupakan individu yang sedang berkembang, dan oleh karena itu perlu diberi kesempatan berkembang secara proporsional dan terarah, dan mendapatkan layanan pendidikan yang berimbang antara pendidikan pengetahuan umum dan pendidikan nilai moral serta agama sebagai pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku dimanapun mereka berada.

b)	Menjalin koneksi dan kerjasama 
Dalam analisis Machrus Irsyam (1981; 37-39), terdapat tiga pilar utama kekuatan politik yang dimiliki GP Ansor termasuk dalam hal ini NU, yaitu: pertama, basis massa (struktur sosial) yang bertumpu pada massa pondok pesantren yang berada di pedesaan. Kedua, Basis ulama-politisi yang digambarkan memiliki konsistensi gerakan karena berfungsinya dua struktur yang saling melengkapi, struktur formal yang diatur secara organisatoris dan struktur non formal yang tumbuh dari interaksi antara ulama dan politisi dan ketiga, tradisi yang dimanifestasikan dalam pola hubungan ulama-politisi-massa menjadi tradisi yang dianut secara teguh. Dengan tiga pilar yang dimiliki ini, Gerakan Pemuda Ansor tinggal harus mampu bagaimana memanfaatkannya sehingga koneksi dan kerjasama dapat berjalan optimal.

2.1.2.4	Hambatan dan Tingkatan Partisipasi Gerakan Pemuda Ansor
	Partisipasi dalam pendidikan berorientasi pada keterlibatan warga sekolah dalam perencanaan dan implementasi program-program pendidikan. Dengan asumsi bahwa partisipasi dapat menggerakkan dinamika masyarakat sekolah, berikut Peneliti menampilkan tabel tangga partisipasi menurut Peter Oakley, yang mana Peter Oakley membagi partisipasi menjadi 7 tingkatan. Ketujuh tingkatan beserta deskripsinya masing-masing dapat diperhatikan sebagai berikut:
2.2 Tabel Tingkatan Partisipasi menurut Peter Oakley
Tingkat Partisipasi	Deskripsi	
Manipulation	Tingkat paling rendah mendekati situasi tidak ada partisipasi, cenderung berbentuk indoktrinasi.	
Consultation	Stakeholder mempunyai peluang untuk memberikan saran akan digunakan seperti yang mereka harapkan.	
Consensus Building	Stakeholder berinteraksi untuk saling memahami dan dalam posisi saling bernegosiasi, toleransi dengan seluruh anggota kelompok.
Kelemahan yang sering terjadi adalah individu-individu dan kelompok masih cenderung diam atau setuju bersifat pasif.	

Decition making	Konsensus terjadi didasarkan keputusan kolektif dan bersumber pada rasa tanggung jawab untuk menghasilkan sesuatu. Negosiasi pada tahap ini mencerminkan derajat perbedaan yang terjadi dalam
individu dan kelompok.	

Risk taking	Proses yang berlangsung dan berkembang tidak hanya sekedar menghasilkan keputusan, tetapi memikirkan akibat dari hasil yang menyangkut keuntungan, hambatan, dan implikasi. Pada tahap ini semua orang memikirkan resiko yang diharapkan dari hasil keputusan. Karenanya akuntabilitas merupakan basis yang penting.	

Partnership	Memerlukan kerja secara equal menuju hasil yang mutual. Equal tidak hanya sekedar dalam bentuk struktur dan fungsi tetapi equal dalam tanggung jawab.	

Self managmen	Puncak partisipasi masyarakat. Stakeholder berinteraksi dalam proses saling belajar (learning process) untuk mengoptimalkan hasil dan hal-hal yang menjadi perhatian.	

	Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa tingkat partisipasi terendah dalam suatu lembaga adalah jika partisipasi ada pada tingkatan manipulasi, mendekati situasi tidak ada partisipasi, cenderung berbentuk indoktrinasi. Tingkat tertinggi adalah self manajemen, stakeholder berinteraksi dalam proses saling belajar untuk mengoptimalkan hal-hal yang menjadi perhatian. Tingkatan partisipasi di lembaga pendidikan dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah pola kepemimpinan dan sistem manajemen sekolah, kondisi orang tua, tuntutan suatu program pendidikan, dan lingkungan sekolah. Sekolah yang memiliki tipe kepemimpinan yang demokratis, dengan sistem manajemen Partisipasi yang efektif, memiliki program-program sekolah yang berorientasi pada pengembangan kompetensi peserta didik, dan didukung oleh kesiapan dan kesiagaan Partisipasi warga sekolah yang baik, maka tentu sekolah tersebut akan dapat mencapai tingkatan partisipasi warga sekolah yang lebih tinggi, dibandingkan dengan apabila suatu lembaga pendidikan berkondisi sebaliknya.
	Lembaga pendidikan hendaknya sedapat mungkin mengkondisikan sekolah agar dapat menjalankan pola kepemimpinan yang demokratis, menciptakan dan menjalankan sistem manajemen Partisipasi yang efektif, program-program sekolah yang berorientasi pada pengembangan kompetensi peserta didik serta mendorong kesiagaan partisipasi gerakan pemuda ansor agar tingkat partisipasi gerakan pemuda ansor tinggi terhadap seluruh program-program pendidikan agar tujuan pendidikan yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik.
Adapun faktor penghambat partisipasi:  
1)	 faktor internal, yaitu berkaitan dengan faktor pengetahuan dan pendidikan yang masih rendah, serta faktor pekerjaan yang banyak menyita waktu yang membuat anggota GP Ansor belum maksimal terlibat dan berpastisipasi dalam pengembangan Lembaga SMK Ansoruna. 
2)	faktor ekternal, yaitu berkaitan dengan peran steakholder 

2.1.3	Indikator Partisipasi
Pelaksanaan Partisipasi yang baik harus memenuhi kriteria- kriteria tertentu. Menurut Yukl, sebagaimana dikutip oleh Atip Suherman bahwa terdapat 7 indikator Partisipasi yang baik. Ketujuh Indikator Partisipasi tersebut adalah: 1) dilaksanakannya sifat kepemimpinan partisipasi, kepemimpinan partisipasi merupakan kepemimpinan yang terbuka, demokratis dan berupaya untuk mengkondisikan lingkungan sekolah yang memungkinkan untuk tumbuh dan berkembangnya kesadaran partisipasi warga sekolah terhadap program-program pendidikan. 2) dilaksanakannya indikator-indikator partisipasi, indikator-indikator partisipasi dilaksanakan sebagai kesatuan, indikator satu dengan indikator lainnya saling terkait dan melengkapi kesempurnaan sistem partisipasi yang dilaksanakan. 3) adanya model pengambilan keputusan, pengambilan keputusan merupakan sentral dari kegiatan manajemen. keputusan adalah suatu tindakan pemilihan di mana pemimpin menentukan suatu kesimpulan tentang apa yang harus dan tidak harus dilakukan. langkah-langkah pengambilan keputusan meliputi menganalisis adanya masalah, memikirkan alternatif pemecahan masalah, memilih atau menganalisis berbagai alternatif keputusan yang menguntungkan dengan resiko yang paling minimal, menentukan alternatif terbaik dan menetapkan keputusan. Model pengambilan keputusan dalam managemen Partisipasi merupakan pengambilan keputusan Partisipasi yaitu dengan melibatkan secara langsung warga sekolah yaitu terdiri atas guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orang tua siswa, dan masyarakat. Dengan kalimat lain pengambilan keputusan Partisipasi merupakan cara pengambilan keputusan dengan menciptakan lingkungan yang terbuka dan demokratik, dimana semua warga sekolah didorong untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkonstribusi terhadap pencapaian tujuan. Pengambilan keputusan Partisipasi diperlukan guna membangun kesepakatan bersama antara sekolah dengan masyarakat untuk mengambil keputusan- keputusan strategis yang berkaitan dengan implementasinya. 4) Terlihatnya aplikasi manajemen Partisipasi, Manajemen Partisipasi benar-benar diaplikasikan dalam proses manajemen sekolah. Pengaplikasian proses manajemen Partisipasi harus mulai dari planning, organizing, coordinating, commanding maupun controlling dan hal ini terjadi pada segala lingkup manajemen sekolah. Lingkup manajemen sekolah meliputi bidang manajemen kurikulum, kesiswaan, personil, sarana prasarana, keuangan, hubungan sekolah dan masyarakat serta manajemen layanan khusus. 5) Adanya proses pendelegasian, Pendelegasian adalah suatu unsur yang penting dalam menggerakkan roda organisasi. Kepala sekolah harus menguasai skill pendelegasian yang efektif, yaitu pendelegasian yang tepat sasaran dan fungsi agar tujuan pendelegasian tercapai. Pendelegasian yang tidak efektif hanya akan mengakibatkan pemborosan biaya dan waktu serta berdampak buruk pada kualitas manajemen organisasi. Pendelegasian yang baik akan menghasilkan kinerja organisasi yang baik, tepat sasaran dan berhasil guna, serta terhindar dari pencaplokan tugas dari satu bagian oleh bagian yang lain dengan alasan tidak berkompeten atau bukan wilayah kewenangannya dan alasan lainnya. 6) Dilaksanakannya tata cara pendelegasian, Pendelegasian yang efektif dalam manajemen Partisipasi hendaknya mempertimbangkan langkah-langkah pendelegasian yang seharusnya, agar hasil pendelegasian itu tepat sasaran dan berhasil guna. Diantara langkah-langkah pendelegasian yang seharusnya diperhatikan seorang pemimpin adalah: a) Ditermine, adalah menentukan secara jelas karakter tugas yang akan dilimpahkan kepada bawahan. Hal ini meliputi apa karakter tugas yang akan didelegasikan?, apa langkah-langkah yang harus ditempuh untuk melaksanakan tugas tersebut?, informasi dan sumber daya apa yang dibutuhkan?, serta berapa lama waktu yang diperlukan untuk penyelesaiannya?. b) Pemimpin dalam mendelegasikan tugas kepada bawahan harus mengevaluasi tiga unsur yaitu commitment, competence dan complition. Evaluasi pada unsur commitment yaitu mengevaluasi kepemilikan keyakinan atau keteguhan hati bawahan terhadap tugas yang akan dilimpahkan kepadanya. Evaluasi commpetence yaitu evaluasi terhadap kemampuan dan keahlian yang dimiliki bawahan yang mana kemampuan itu dapat diperoleh melalui pendidikan, trainning dan workshop. Dan evaluasi completion adalah evaluasi terhadap kesempatan yang dimiliki bawahan. Ketiga tiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan dan sama pentingnya. Dengan komitmen, kompetensi dan waktu yang cukup maka pendelegasian akan tepat sasaran. c) Asses, adalah menilai dukungan yang dibutuhkan dalam rangka menjalankan suatu tugas, maksudnya adalah seorang pemimpin harus dapat mengetahui secara riil tentang dukungan apa saja yang dibutuhkan oleh bawahan dalam rangka menjalankan tugas yang didelegasikan kepadanya agar tugas tersebut dapat dilaksanakan secara efektif. d) Leave, berarti meninggalkan. Seorang pemimpin ketika mendelegasikan suatu tugas kepada staf atau bawahan maka ia harus dapat memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada bawahan tersebut untuk dapat melaksanakan tugas yang diberikan secara mandiri sekalipun unsur kontrol terhadap pelaksanaan tugas tersebut tetap harus dilakukan. e) Self managed team, Indikator terakhir dari penerapan manajemen Partisipasi adalah adanya self managed team yakni team mampu dalam mengelola diri mereka sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan merujuk pada makna TEAM itu sendiri. TEAM merupakan akronim dari: Team-related input yakni masukan yang berhubungan dengan team yang meliputi gagasan, saran dan pertanyaan yang berhubungan dengan upaya bagaimana kelompok dapat bekerja efektif dan efisien, Encouraging contributions yakni perilaku team yang berkaitan dengan mempertanyakan pandangan orang lain dan membangun ide-ide mereka, dengan kata lain team mengizinkan orang lain memberikan kontribusi terhadap kelompok, Acknowledging input yakni menghargai sumbangan pikiran dari seluruh anggota kelompok, Maitaining a positive atmosphere yakni merayakan keberhasilan dalam menghadapi tantangan dengan memberikan dorongan kompromistis atau jalan lain dalam menyelesaikan masalah yang berbeda.
Dalam realisasinya, tidak ada satu indikator tertentu yang lebih dominan dan harus diprioritaskan dari indikator yang lain. Masing-masing indikator harus dilaksanakan sebagai syarat dan kelengkapan terhadap indikator lainnya. Jika ketujuh indikator dapat dilaksanakan dengan baik, maka manajemen partipatif juga akan berdampak baik pula terhadap pencapaian tujuan.

2.1.4	Implementasi Partisipasi di Sekolah
Implementasi Partisipasi di sekolah, memerlukan pemahaman unsur-unsur penting dalam pengertian partisipasi itu sendiri, diantaranya:
1.	Dalam partisipasi yang ditelaah bukan hanya keikutsertaan secara fisik tetapi juga fikiran dan perasaan (mental dan emosional).
2.	Partisipasi dapat digunakan untuk memotivasi orang-orang yang menyumbangkan kemampuannya kepada situasi kelompok sehingga daya kemampuan berfikir serta inisiatifnya dapat timbul dan diarahkan kepada tujuan-tujuan kelompok.
3.	Dalam partisipasi mengandung pengertian bahwa orang ikut serta dan bertanggungjawab dalam kegiatan-kegiatan organisasi. Makin tinggi rasa keterlibatan psikologis individu dengan tugas yang diberikan kepadanya, semakin tinggi pula rasa tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan tugas tersebut.
Pengambilan keputusan Partisipasi adalah suatu cara untuk mengambil keputusan melalui penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratik, dimana semua warga sekolah dan masyarakat terlibat secara langsung untuk proses pengambilan keputusan dalam pencapaian tujuan sekolah. Dengan terlibat langsung, maka semua warga sekolah dan masyarakat akan bertanggung jawab dan berdedikasi sepenuhnya untuk mencapai tujuan sekolah. Makin besar tingkat partisipasi maka makin besar pula tanggung jawab dan dedikasinya. Tentu saja tetap harus mempertimbangkan keahlian, batas kewenangan, dan relevansinya dengan tujuan pengambilan keputusan sekolah.
Terkait dengan implementasi manajemen Partisipasi di sekolah, realita yang masih sering terjadi adalah bahwa peran serta warga sekolah khususnya guru, dan peran serta masyarakat khususnya orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan masih sangat minim. Partisipasi guru dalam pengambilan keputusan masih sering terabaikan, padahal terjadi atau tidaknya perubahan di sekolah tergantung pada guru. Pengenalan berbagai macam perubahan apapun tidak akan berdampak apa-apa jika guru tidak berubah. Sementara dukungan orang tua seringkali masih sebatas dukungan dana sedangkan dukungan lain seperti pemikiran, moral, dan material kurang diperhatikan. akuntabilitas sekolah terhadap masyarakat yang baik.
Mendasar hal di atas maka upaya-upaya harus dilakukan agar implementasi manajemen Partisipasi sekolah mampu meningkatkan partisipasi guru dalam pengambilan keputusan, meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya orang tua terhadap pendidikan di sekolah tidak sebatas partisipasi dana tetapi juga pemikiran, moral dan material, serta managemen Partisipasi di sekolah dapat pula meningkatkan akuntabilitas sekolah terhadap masyarakat. Upaya tersebut diantaranya dengan melaporkan hasil pelaksanaan pendidikan kepada masyarakat, khususnya orang tua, sehingga diharapkan keterlibatan warga terhadap pengelolaan pendidikan bukan saja menambah sumber penyelenggaraan pendidikan tapi juga meningatkan mutu pendidikan.

2.1.5	Implikasi Strategis Partisipasi terhadap Kebijakan Kelembagaan
UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan manajemen berbasis sekolah (school based managemen) sebagai prinsip utama yang harus dipegang taguh dalam pengelolaan semua satuan pendidikan. Dipertegas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 49 ayat (1) pada Peraturan Pemerintah ini menyatakan: “Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.”
Hal ini berarti pengelolaan satuan pendidikan terutama dalam manajemen sumber daya manusianya menggunakan manajemen Partisipasi guna pemenuhan unsur kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas tersebut diatas. Untuk menjamin manajemen berbasis sekolah dapat terimplementasikan dengan baik, PP nomor 19 tahun 2005 juga menetapkan bahwa proses pengambilan keputusan di tingkat satuan pendidikan juga harus sejalan dengan manajemen berbasis sekolah. Pada intinya bahwa pengambilan keputusan harus dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak pemangku kepentingan (stakeholders) yang terwadahi dalam Dewan Pendidik dan Komite Sekolah. Pelibatan berbagai pihak pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan adalah bagian penting dari managemen partisipasi.
Pada tahapan pengambilan keputusan, beberapa hal penting yang diatur adalah meliputi bidang-bidang pengambilan keputusan, prosedur pengambilan keputusan dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan itu. Pengambilan keputusan bidang akademik dilakukan melalui rapat Dewan Pendidik yang dipimpin oleh Kepala Sekolah.
Sedangkan bidang nonakademik pengambilan keputusan dilakukan oleh komite sekolah/madrasah yang dihadiri oleh kepala sekolah. Rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah dilaksanakan atas dasar prinsip musyawarah mufakat yang berorientasi pada peningkatan mutu satuan pendidikan.
Pengambilan keputusan terumuskan dalam rencana kerja satuan pendidikan baik Rencana Kerja Jangka Menengah (4 tahun) dan Rencana Kerja Tahunan. Rencana Kerja Satuan Pendidikan dasar dan Menengah harus disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari Komite Sekolah/Madrasah.
Beberapa standar pengelolaan yang dikemukakan di atas mengisyaratkan bahwa sejak saat ini sekolah sebagai satuan pendidikan memiliki peran, wewenang dan tanggung jawab yang sangat strategis dan jauh lebih luas di bandingkan masa sebelumnya. Sekolah dituntut untuk lebih mandiri, lebih mampu membangun hubungan kemitraan dengan dan memperkuat partisipasi semua pemangku kepentingan (stakeholders), bersikap lebih terbuka dan akuntabel.
Kewenangan yang begitu luas yang diberikan kepada sekolah, menuntut setiap sekolah mereformasi dirinya, dari budaya dan manajemen yang bersifat “menunggu dan bertindak sesuai kebijakan atas” yang bersifat konvensional kepada sebuah budaya dan manajemen baru yang menempatkan hasil evaluasi diri sebagai titik awal usaha pengembangan, kemandirian dan akuntabilitas sebagai instrumen utama dalam proses pengembangan sekolah, dan peningkatan mutu sebagai muara dan tujuan utama dari setiap usaha pengembangan itu.

2.1.6	Gerakan Pemuda Ansor dalam mengembangkan Lembaga Pendidikan
2.1.6.1	Deskripsi tentang Gerakan Pemuda Ansor
a.	Sejarah Gerakan Pemuda Ansor
Kelahiran Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) diwarnai oleh semangat perjuangan, nasionalisme, pembebasan, dan kepahlawanan. GP Ansor terlahir dalam suasana keterpaduan antara kepeloporan pemuda pasca Sumpah Pemuda, semangat kebangsaan, kerakyatan, dan sekaligus spirit keagamaan. Karenanya, kisah Laskar Hizbullah, barisan kepanduan Ansor, dan Banser (Barisan Ansor Serbaguna) sebagai bentuk perjuangan Ansor nyaris melegenda. Terutama saat perjuangan fisik melawan penjajahan dan penumpasan G 30 S/PKI, peran Ansor sangat menonjol.
Ansor dilahirkan dari rahim Nahdlatul Ulama (NU) dari situasi konflik internal dan tuntutan kebutuhan alamiah. Berawal dari perbedaan antara tokoh tradisional dan tokoh modernis yang muncul di tubuh Nahdlatul Wathan, organisasi keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan islam, pembinaan mubaligh, dan pembinaan kader. KH. Abdul Wahab Hasbullah, tokoh tradisional dan KH. Mas Mansyur yang berhaluan modernis, akhirnya menempuh arus gerakan yang berbeda justru saat tengah tumbuhnya semangat untuk mendirikan organisasi kepemudaan islam.
Dua tahun setelah perpecahan itu, pada 1924 para pemuda yang mendukung KH. Abdul Wahab yang kemudian menjadi pendiri NU membentuk wadah dengan nama Syubbanul Wathan (Pemuda Tanah Air). Organisasi inilah yang menjadi cikal bakal berdirnya Gerakan Pemuda Ansor setelah sebelumnya mengalami perubahan nama seperti Persatuan Pemuda NU (PPNU), Pemuda NU (PNU), dan Anshoru Nahdlatul Oelama (ANO).
Gerakan Pemuda Ansor sebagai kelanjutan dari Ansoru Nahdlatul Oelama (ANO), dalam AD/ART NU diubah menjadi Gerakan Pemuda Ansor Nadhlatul Ulama yang selanjutnya disebut GP Ansor, didirikan pada 10 Muharram 1353 Hijriyah atau bertepatan dengan 24 April 1934 di Banyuwangi, Jawa Timur untuk waktu yang tidak terbatas. Pusat Organisasi Gerakan Pemuda Ansor berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
Gerakan Pemuda Ansor, beraqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama’ah dengan menempuh manhaj dalam bidang fiqih salah satu madzhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi‟i atau Hambali. Abu Hasan AlAsy‟ari dan Abu Mansur Al-Ghazali dan Junaidi Al-Baghdadi manhaj dalam bidang tasawwuf dan Al-Mawardi manhaj dalam bidang siyasah.
2.1.6.2 Tujuan Gerakan Pemuda Ansor
Ada 3 tujuan dari organisasi Gerakan Pemuda Ansor: 1) Membentuk dan mengenbangkan generasi muda indonesia sebagai kader bangsa yang cerdas dan tangguh memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, berkepribadian luhur, berakhlak mulia, sehat, terampil, patriotik, ikhlas dan beramal shalih. 2) Menegakkan ajaran Ahlussunnah Wal Jama’ah dengan menempuh manhaj salah satu madzhab empat di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3) Berperan secara aktif dan kritis dalam pembangunan nasional demi terwujudnya cita-cita kemerdekaan Indonesia yang berkeadilan, berkemakmuran, berkemanusiaan dan bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia yang diridhoi Allah SWT.
b.	Visi dan Misi Gerakan Pemuda Ansor
Visi GP Ansor : 
1. Revitialisasi nilai dan tradisi 
2. Penguatan sistem kaderisasi 
3. Pemberdayaan potensi kader 
4. Kemandirian organisasi
Misi GP Ansor: 
1. Internalisasi nilai ASWAJA dan sifatur Rasul dalam GP Ansor
2. Membangun disiplin organisasi dan kaderisasi berbasis profesi 
3. Menjadi sentrum lalulintas informasi dan peluang usaha antar kader dengan stakeholder
4. Mempercepat kemandirian ekonomi kader dan organisasi
c.	Peranan Gerakan Pemuda Ansor
Di Kabupaten Subang GP Ansor sangat berperan penting dalam kegiatan-kegiatan Keagamaan, Pendidikan, Ekonomi, Sosial dan Budaya. dalam kegiatan di Kabupaten Subang GP Ansor sering mengadakan berbagai acara keagamaan misalnya, pengajian, rutinan sholawatan, maulid Nabi Muhammad SAW, santunan anak yatim, dan berbagai acara keagamaan lainnya. Kegiatan tersebut sangat bermanfaat dalam menambah insan kamil masyarakat Kabupaten Subang.
Dalam kegiatan Gerakan Pemuda Ansor berupaya meningkatkan pendidikan dan membuat komunikasi serta jaringan seluas-luasnya. Hal ini berdasarkan pengamatan peneliti yang dilakukan di Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang. Di Kecamatan ini merupakan basis atau pusat kegiatan yang dilaksanakan Gerakan Pemuda Ansor, bukan hanya melaksanakan tugas sebagai kewajiban salah satu anggota Ansor Yang paling menarik adalah berdirinya SMK Ansoruna dibawah naungan Yayasan Ansoruna Subang sejak tahun 2013 dan mendapat Ijin Operasional pada tanggal 17 Oktober 2014.

Yayasan Ansoruna Subang ini didirikan oleh para pemuda yang aktif di Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Subang yang salahsatu program prioritasnya adalah bidang pendidikan. Merupakan jawaban atas keprihatinan terhadap generasi penerus bangsa khususnya keluarga kurang mampu yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK khususnya berdomisili di wilayah Kecamatan Tambakdahan umumnya di Kabupaten Subang dengan biaya terjangkau bahkan menyediakan beasiswa untuk siswa berasal dari keluarga kurang mampu.

2.1.7	Konsep Pengembangan Lembaga Pendidikan
Dalam pengembangan lembaga pendidikan meliputi beberapa aspek yang akan dibahas, yaitu :
2.1.7.1	Pengembangan Sekolah
Pengertian dari pengembangan sekolah terdiri dari dua kata yaitu “Pengembangan” dan “Sekolah”. Istilah pengembangan menunjukkan pada suatu kegiatan atau aktivitas yang menghasilkan suatu alat atau cara baru, dimana dalam kegiatan tersebut dilakukan berbagai penyempurnaan-penyempurnaan dari sesuatu yang telah ada sebelumnya dan akhirnya cara atau alat tersebut yang telah dilakukan selama kegiatan berlangsung akan dipilih untuk dilakukan atau diterapkan. Sedangkan pengertian dari sekolah adalah bangunan atau tempat untuk belajar. Jadi singkatnya, Pengembangan sekolah merupakan salah-satu wujud dari fungsi manajemen sekolah yang amat penting yang harus dimiliki sekolah. Dimana fungsi itu harus dijalankan dan dilaksanakan sesuai dengan rancangan yang sudah menjadi Standard Nasional Pendidikan (SNP).
Berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, mulai sekarang setiap sekolah pada semua satuan, jenis dan jenjang pendidikan termasuk Sekolah Dasar harus memenuhi SNP tersebut. Salah-satu upaya untuk mencapai SNP, setiap sekolah wajib membuat pengembangan sekolah. Pengembangan sekolah wajib dibuat oleh semua sekolah, baik yang termasuk kelompok rintisan, potensial, nasional maupun internasional. Pengembangan sekolah harus dimiliki oleh setiap sekolah sebagai panduan dalam penyelenggaraan pendidikan, baik untuk jangka panjang (20 tahun), menengah (5 tahun) maupun pendek (1 tahun). SNP yang harus dicapai oleh tiap sekolah tersebut meliputi standar kelulusan, kurikulum, proses pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengelolaan dan penilaian pendidikan. 
Pada era otonomi daerah seperti sekarang ini, peran pemerintah daerah sangat vital dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan. Tindakan nyata dari pemerintah daerah akan sangat menentukan produk pendidikan dimasa mendatang. Maka hal itu bisa dilakukan melalui konteks pengembangan yang lebih lebih spesifik yang dapat diuraikan beberapa upayaupaya dalam pengembangan sekolah diantaranya adalah: a) Pengembangan Administrasi Kurikulum, Kurikulum sering diibaratkan sebagai paru-paru sekolah. Apabila paruparu tidak baik, maka tidak baik pula sekolah tersebut. Kurikulum yang baik, merupakan salah-satu syarat keberadaan sekolah yang baik. Menurut Muhaimin, kurikulum berisi seperangkat rencana tentang isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Karena itu, kurikulum diharapkan dapat membekali anak didik dengan berbagai kemampuan yang sesuai dengan tuntunan zaman dan tuntunan reformasi, guna menjawab tantangan arus globalisasi dan modernisasi, berkontribusi pada pembangunan masyarakat dan kesejahteraan sosial, lentur dan adaptasi terhadap berbagai perubahan.
Kurikulum suatu lembaga pendidikan, baik sekolah ataupun madrasah pada dasarnya merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Apabila tujuan pendidikan tidak atau kurang berhasil maka orang akan cenderung untuk meninjau kembali kurikulum. Karena kurikulumnyalah yang berkaitan dengan tujuan pendidikan, kualitas pendidikan dan relevansi hasil pendidikan dengan masyarakat yang ada. Kurikulum yang tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat serta tenaga kerja perlu ditinjau kembali dan dikembangkan. Dengan demikian, kurikulum perlu dikembangkan dan disusun dengan baik. Penyusunan kurikulum pendidikan di sekolah bergantung kepada nilai-nilai, teori yang bertalian pada tujuan, sifat dan pengajaran pengetahuan serta konsep tentang belajar, di mana ketiga komponen ini saling berhubungan.
Menurut Subroto, bentuk kegiatan kurikulum dapat dilakukan dalam kegiatan sebagai berikut:
a)	Kegiatan yang berhubungan dengan tugas guru, meliputi pembagian tugas mengajar, pembagian atau tanggung jawab dalam membina ekstrakurikuler, dan koordinasi penyusunan persiapan mengajar. 
b)	Kegiatan yang berkaitan dengan proses belajar mengajar, meliputi penyusunan jadwal mengajar, penyusunan program berdasarkan satuan waktu (caturwulan, semester, tahunan), penyusunan daftar kemajuan murid, penyelenggaraan evaluasi belajar, laporan evaluasi dan kegiatan bimbingan dan penyuluhan.
	Untuk mengembangkan kurikulum, maka seorang kepala lembaga sekolah perlu mengetahui dan mempertimbangkan adanya prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang digarapnya.
	Adapun prinsip-prinsip pengembangan kurikulum mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
a)	Keimanan, nilai dan budi pekerti luhur
Keyakinan dan nilai-nilai yang dianut masyarakat berpengaruh pada sikap dan arti kehidupannya. Keimanan, nilai-nilai dan budi pekerti luhur perlu digali, dipahami dan diamalkan oleh peserta didik melalui pengembangan kurikulum berbasis kompetensi.
b)	Penguatan integritasnasional
Penguatan integritas nasional dicapai melalui pendidikan yang memberikan pemahaman tentang masyarakat Indonesia yang majemuk dan kemajuan peradaban bangsa Indonesia dalam tatanan peradaban dunia yang multikultural dan multibahasa.
c)	Keseimbangan etika, logika, estetika dan kinestika
Dalam pengembangan kurikulum perlu memperhatikan keseimbangan pengalaman belajar (the balance of learning experience) peserta didik yang meliputi etika, logika, estetika dan kinestika untuk mencapai satu hasil belajar yang maksimal.
d)	Kesamaan memperoleh kesempatan
Kurikulum harus dapat memberdayakan semua peserta didik untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap sangat diutamakan seluruh peserta didik dari berbagai kelompok seperti kelompok yang kurang beruntung secara ekonomi dan sosial yang memerlukan bantuan khusus, berbakat dan unggul berhak menerima pendidikan yang tepat sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya.
e)	Abad pengetahuan dan teknologi informasi
Kurikulum perlu mengembangkan kemampuan berpikir dan belajar dengan mengakses, memilik dan menilai pengetahuan untuk mengatasi situasi yang cepat berubah dan penuh ketidakpastian yang merupakan kompetensi penting dalam menghadapi abad ilmu pengetahuan dan teknologi informasi.
f)	Pengembangan keterampilan hidup
Kurikulum perlu memasukkan unsur keterampilan hidup agar peserta didik memiliki keterampilan, sikap dan perilaku adaptasi, kooperatif dan kompetitif dalam menghadapi tantangan dan tuntutan kehidupan seharihari secara efektif. Kurikulum juga perlu mengintegrasikan unsur-unsur penting yang menunjang kemampuan untuk bertahan hidup.
g)	Belajar sepanjang hayat
Pendidikan berlangsung sepanjang hidup manusia untuk mengembangkan, menambah kesadaran dan selalu belajar memahami dunia yang selalu berubah dalam berbagai bidang. Oleh karena itu, pengambangan kurikulum berbasis kompetensi perlu memperhatikan kemampuan belajar sepanjang hayat yang dapat dilakukan melalui pendidikan formal dan nonformal, serta pendidikan alternatif yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.
	Kurikulum yang dibuat oleh pemerintah pusat adalah kurikulum standar yang berlaku secara nasional. Kepala sekolah harus mampu mengelola kurikulum dengan baik. Kepala sekolah membentuk dan memberdayakan tim pengembang kurikulum terutama dengan pelaksanaan Kurikulum 2013, harus mampu mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing dengan memberdayakan tenaga pendidik dan kependidikan sekolah agar mampu menyediakan dokumen-dokumen kurikulum yang relevan dengan tuntutan dan kebutuhan siswa, orang tua siswa dan masyarakat. Guru mengembangkan standar kompetensi setiap mata pelajaran yang diampunya, menyusun silabus dan RPP setiap mata pelajaran sesuai kaidah yang dipersyaratkan, memilih sumber dan bahan ajar yang sesuai untuk setiap mata pelajaran, untuk memilih media dan alat pembelajaran yang sesuai untuk setiap materi dalam mata pelajaran, mengarahkan tenaga pendidik dan kependidikan untuk menyusun rencana dan program pelaksanaan kurikulum.
	Oleh karena itu, dalam implementasinya sekolah dapat melakukan pengembangan, namun tidak boleh mengurangi kurikulum yang berlaku secara nasional, pengembangan dalam menyusun Kurikulum 2013. Selain itu, sekolah diberi kebebasan untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal. Sekolah dibolehkan memperdalam kurikulum, artinya apa yang diajarkan boleh dipertajam dikolaborasikan dengan kurikulum sekolah khususnya sekolah basisnya Islam Terpadu. Sekolah juga dibolehkan memperkaya apa yang diajarkan, artinya apa yang diajarkan boleh diperluas. Demikian juga, sekolah dibolehkan memodifikasi kurikulum 2013 dengan memadukan kurikulum yayasan atau setingkatnya, artinya apa yang diajarkan boleh dikembangkan selaras dengan karakteristik peserta didik baik itu aspek sikap, keterampilan dan pengetahuan.
2.1.7.2	Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Salah-satu bidang penting dalam manajemen pendidikan adalah berkaitan dengan sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pendidikan. Intensitas dunia pendidikan berhubungan dengan manusia dapat dipandang sebagai suatu perbedaan penting antara lembaga pendidikan dengan organisasi lainnya, artinya ada perbedaan dalam pengelolaan pengembangannya.
	Mulyati, yang mengutip pendapat Mondy, Noe dan Premeaux menyatakan bahwa pengembangan SDM meliputi beberapa aspek, yaitu : (1) pelatihan (training), (2) pengembangan (development), (3) pengembangan karir (career development), dan (4) penilaian kinerja (performance apprasial).
1)	Pelatihan (training)
	Pelatihan merupakan kegiatan yang dirancang memberikan kesempatan kegiatan belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian yang diperlukan pada pekerjaan yang sedang dijalani atau yang terkait dengan pekerjaannya. Pengembangan (development) meliputi kesempatan belajar yang bertujuan untuk lebih meningkatkan pengetahuan (knowledge) dan keahlian (skill) yang diperlukan dalam pekerjaan yang sedang dijalani. Pengembangan lebih difokuskan untuk jangka panjang.
	Peningkatan sumber daya manusia lembaga pendidikan tinggi harus dilakukan dengan berbagai langkah- langkah yang konstruktif sesuai dengan kebutuhannya, namun untuk menyederhanakan konstruksi tersebut maka setidaknya bisa di garis bawahi sebagai berikut yaitu dengan langkah Pendidikan dan pelatihan peningkatan manajemen dan kompetensi sumber daya manusia tersebut.
2)	Pengembangan (depelopment)
Pengembangan sumber daya manusia berkaitan dengan tersedianya kesempatan dan pengembangan belajar, membuat program-program training yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi atas program-program tersebut. Dari sumber evaluasi yang ada sehingga dapat ditambahkan dengan hal-hal baru sesuai dengan kebutuhan.
3)	Pengembangan karir (career development)
	Agar karir dapat berkembang, diperlukan adanya perencanaan karir, yaitu proses hingga seseorang dapat memilih tujuan karier serta jalan untuk mencapai tujuan tersebut. Perkembangan karier terdiri atas peningkatan pribadi yang dijalani seseorang untuk mencapai rencana kariernya dan hal ini menjadi tanggung jawab karyawan tersebut. Perkembangan karir sangat membantu karyawan untuk menganalisis kemampuan dan minat mereka untuk lebih dapat disesuaikan dengan kebutuhan SDM sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangannya lembaga.
4)	Penilaian kinerja (performance apprasial)
	Sebagai salah satu kegiatan manajemen SDM memiliki tujuan yang sangat luas karena keterkaitannya dengan banyak kegiatan manajemen SDM lainnya. Nawawi mengelompokkan tujuan penilaian kinerja menjadi tujuan umum dan tujuan khusus.
	Keberhasilan pengembangan sekolah sangat ditentukan oleh keberhasilan dalam pengelolaan sumber daya manusia yang tersedia di sekolah. Dalam hal peningkatan produktivitas dan prestasi kerja dapat dilakukan dengan meningkatkan perilaku manusia di tempat kerja melalui aplikasi konsep dan teknik manajemen personalia secara modern.
	Di dalam berlangsungnya kegiatan pendidikan sekolah maka unsur sumber daya manusia (SDM) merupakan unsur penting. Karena kelancaran jalannya pelaksanaan program pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh kompetensi para SDM yang menjalankannya. Bagaimanapun lengkap dan bagusnya fasilitas sekolah, ketika SDM yang bertugas menjalankan program kependidikan di lembaga tersebut kurang baik, maka tujuan pendidikan yang diharapkan sangat sulit diwujudkan.
	Oleh karena itu, pengembangan SDM perlu diperhatikan oleh kepala sekolah. Pengembangan SDM dapat berupa pengembangan pendidik, siswa, pegawai dan pengembangan peran serta masyarakat. Sebaik apapun kepemimpinan kepala sekolah tanpa ditunjang oleh SDM yang kompeten tidak akan membuahkan hasil yang optimal.
	Dalam dunia pendidikan, pendidik (guru) adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan siswa dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi siswa, baik potensi afektif, potensi kognitif, maupun potensi psikomotorik.
	Guru sebagai salah-satu faktor yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Guru merupakan tenaga pendidik yang mempunyai tugas sebagai fasilitator, motivator, edukator dan sebagainya yang kualitasnya perlu ditingkatkan melalui kegiatan.

	Sebagai seorang guru yang mempunyai tugas tidak mudah dalam merealisasikan keberlangsungan pendidikan, maka seorang guru harus cakap dan bijak memilih metode-metode yang akan disampaikan dalam pembelajaran, hal ini dalam upaya merespon kurikulum yang ada sesuai perkembangannya.
	Dalam lembaga pendidikan juga tidak lepas dari peserta didik. Peserta didik merupakan subjek utama pendidikan yang selalu bertumpu dan berkembang. Untuk itu agar proses belajar mengajar dapat berjalan secara aktif maka pendidik perlu memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hakikat peserta didik sehingga dalam melaksanakan pendidikan tidak mengalami kesulitan. Disamping itu, guru selalu berupaya membangkitkan motivasi belajar siswa agar siswa gairah belajar.
	Konsekuensi logis dari peserta didik adalah keharusan akan adanya tugas pelayanan dari penyelenggara pendidikan terhadap para peserta didik. Orang-orang yang hendak mengembangkan diri harus dilayani sebaik mungkin agar tercapai tujuannya. Sekolah sebagai organisasi juga mempunyai tujuan-tujuan. Agar tujuan dari peserta didik dan tujuan sekolah bisa dicapai bersama-sama secara efektif dan efisien, maka kesesuaian tujuan antara keduanya harus ada.
	Disinilah peran dari ilmu manajemen peserta didik dalam tugasnya agar keduanya mempunyai tujuan yang sama dan bersama pula dalam mencapai tujuan tersebut.
	Di lembaga pedidikan, selain ada pendidik (guru) dan peserta didik ada pula pegawai yang dapat dibedakan menjadi dua kelompok sebagai berikut:
a.	Tenaga teknis atau tenaga profesional (tenaga edukatif), yakni personal pelaksana proses belajar mengajar dan kegiatan kependidikan lainnya;
b.	Tenaga administratif atau tenaga non edukatif, yakni personel yang tidak langsung bertugas mewujudkan proses belajar mengajar, antara lain meliputi pegawai tata usaha, pegawai laboratorium, keuangan, sopir, pesuruh, jaga malam, pegawai perpustakaan dan lain-lain.
	Dalam pengembangan lembaga pendidikan Islam, masalah pembinaan pegawai menempati kedudukan yang penting. Program pembinaan pegawai meliputi aspek yang cukup luas antara lain mengenai peningkatan kemampuan kerja, peningkatan dedikasi, moral dan disiplin kerja serta motivasi kerja.
	Peningkatan kemampuan dan kemahiran kerja dapat ditempuh dengan jalan menambah pengetahuan dan latihan-latihan bagi para personal melalui upgrading, tugas belajar, latihan kerja di lingkungan sendiri atau lingkungan lain dan di dalam atau diluar negeri. Program peningkatan kemampuan kerja harus diarahkan untuk memungkinkan tenaga kerja yang tersedia dipergunakan secara optimal. Selain itu, peningkatan kemampuan kerja diarahkan untuk menciptakan hubungan kerja yang menyenangkan dan produktif serta untuk meningkatkan perkembangan tenaga kerja sampai batas kemampuan maksimal masing-masing dan sesuai pula dengan perkembangan cara dan peralatan kerja yang terbaru dan terbaik.
	Keberhasilan konsep pengembangan SDM, di dalam beberapa hal banyak dipengaruhi oleh peranan pimpinannya. Mereka diperlukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian program itu. Walaupun pimpinan sudah memberikan kesempatan baik dalam menyediakan fasilitas secukupnya, itu semua belum cukup masih ada yang diperlukan darinya, yaitu kemauan, keseriusan dan kesungguhan di dalam melaksanakan. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa kepemimpinan kepala sekolah merupakan kunci utama untuk program pengembangan sumber saya manusia sekolah.
	Dengan demikian, Pendayagunaan ini ditempuh dengan jalan memberikan tugas-tugas jabatan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing individu. Untuk itu, di lingkungan setiap lembaga pendidikan diperlukan kegiatan analisis pekerjaan, untuk menyusun deskripsi pekerjaan dan klasifikasi pekerjaan, agar pada saat penerimaan dan penempatan pegawai dapat disesuaikan antara pegawai yang diperlukan dengan tuntutan jenis dan sifat pekerjaan.
	Pembinaan harus dilakukan secara terus menerus dan secara sistematis pembinaan ini sangat penting karena tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, maupun perkembangan masyarakat dan kebijaksanaan kebijaksanaan yang baru. Sebab-sebab dilaksanakannya pengembangan personalia (pegawai) antara lain karena adanya peraturan baru dalam personalia, adanya pegawai yang kurang cakap, adanya peralatan baru dan penyegaran pegawai. Tata cara peningkatan mutu pegawai dapat di lakuan dengan diadakan suatu latihan dan pendidikan. Pembinaan dan pengembangan terhadap pegawai tidak hanya pada anggota yang baru saja, tetapi juga kepada seluruh staf.
2.1.7.3	Pengembangan Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana merupakan bagian dari alat pendidikan yang sangat penting guna menunjang keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu, perlu adanya pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang baik dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Sebagaimana dikatakan bahwa suatu sekolah dapat berhasil atau berjalan dengan baik dan lancar apabila pengelolaan sarana dan prasarana itu baik. Sarana yang lengkap, seperti buku teks dan alat bantu belajar mengajar, akan merupakan fasilitas belajar yang penting. Penyediaan sumber belajar yang lain, seperti laboratorium, perpustakaan, dan sebagainya, akan meningkatkan keberhasilan pembelajaran. Prasarana yang baik, seperti ruangan kelas yang sejuk dan bersih dengan tempat duduk nyaman, biasanya akan lebih memperlancar terjadinya proses pembelajaran dan keberhasilan pembelajaran, dan begitu juga sebaliknya. Demikian juga, Apabila di suatu sekolah telah memiliki sarana dan prasarana yang memadai, maka hal itu perlu diberdayakan keberadaannya oleh guru, karena hal itu memiliki beberapa kegunaan, yakni :
1)	Sebagai pembuka jalan dan pengembangan wawasan terhadap proses pembelajaran yang akan ditempuh.
2)	Sebagai pemandu secara teknis dan langkah-langkah operasional untuk menelusuri secara lebih teliti menuju pada pembentukan kompetensi secara tuntas.
3)	Memberikan berbagai macam ilustrasi dan contoh-contoh yang berkaitan dengan kompetensi dasar yang akan dikembangkan.
4)	Memberikan petunjuk dan gambaran kaitan kompetensi dasar yang sedang dikembangkan dengan kompetensi dasar lainnya.
5)	Menginformasikan sejumlah penemuan baru yang pernah diperoleh orang lain yang berhubungan dengan mata pelajaran tertentu.
6)	Menunjukkan berbagai permasalahan yang timbul.
Selanjutnya, apabila di suatu sekolah sarana dan prasarana tidak memadai, terutama yang berkaitan dengan fasilitas dan sumber belajar, yang berfungsi sebagai penunjang kegiatan pembelajaran, maka kepala sekolah harus memberikan pemahaman kepada guru agar mendayagunakan lingkungan sekitar sekolah sebagai sumber belajar yang lebih kongkrit, misalnya memanfaatkan tumbuh-tumbuhan, keadaan alam, kondisi sosial, ekonomi dan budaya kehidupan masyarakat. Hal tersebut dilakukan dalam rangka untuk menciptakan proses belajar mengajar yang efektif dan optimal menuju. Pengelolaan sarana dan prasarana sudah seharusnya dilakukan oleh sekolah, mulai dari pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan, hingga sampai pengembangan. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa sekolah yang paling mengetahui kebutuhan sarana dan prasarana, baik kecukupan, kesesuaian, maupun kemuktahirannya, terutama sarana dan prasarana yang sangat erat kaitannya dengan proses belajar mengajar secara langsung. Seperti yang dinyatakan oleh Permadi D bahwa:
“Kepala sekolah berkewajiban memenuhi kebutuhan sekolah. Sebagai fasilitator, kepala sekolah mengetahui betul kebutuhan sekolah yang menunjang keberhasilan pendidikan. Berhubung dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi, tidak mungkin kepala sekolah memenuhi segalanya, oleh karena itu informasi dari setiap bawahan yang memerlukan sarana dan prasarana sangat diperlukan. Yang penting dalam hal ini ialah kepala sekolah harus siap dengan dan yang memadai untuk menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kepentingan pendidikan. Sarana dan prasarana tersebut bukan hanya berbentuk atau berupa fisik, tetapi juga dapat berupa non-fisik, misalnya kesempatan guru untuk mengikuti latihan.”
Pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah berdasarkan usulan kebutuhan dari warga sekolah untuk dapat melaksanakan tugasnya tanpa kendala sarana dan prasarana, selain itu perlu adanya pengadministrasian meliputi perabot ruangan kelas, luar kelas dan lain-lain sehingga agar lebih mudah dalam pengolahannya. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Kegiatan pengelolaan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan inventarisasi dan penghapusan serta penataan. Manajemen sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat menciptakan sekolah yang bersih, rapi, indah sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan baik bagi guru maupun siswa untuk berada di sekolah.
Di samping itu juga diharapkan tersedianya alat-alat atau sarana dan prasarana belajar yang memadai secara kuantitatif, kualitatif dan relevan dengan kebutuhan serta dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan proses pendidikan dan pengajaran, baik oleh guru sebagai pengajar maupun siswa sebagai pelajar.

2.1.8 Pengembangan Peran Serta Masyarakat Khususnya Gerakan Pemuda Ansor
	Gerakan Pemuda Ansor dapat diartikan sebagai sekumpulan orang/pemuda yang hidup di suatu wilayah yang memiliki aturan atau norma yang mengatur hubungan satu sama lain. Pola hubungan antar individu dalam masyarakat tersebut pada dasarnya memiliki nilai-nilai yang diakui bersama dan dan diabadikan dalam norma dan aturan yang pada umumnya tidak diverbalkan. Dengan demikian, masing-masing individu diharuskan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut sehingga tercipta suatu hubungan sosial yang relatif stabil. Pun demikian dalam bidang pendidikan mereka juga ikut mengatur untuk kemajuan kepada satu cita-cita yang sama.
	Hubungan sekolah dengan Gerakan Pemuda Ansor bertujuan untuk memelihara kelangsungan hidup sekolah, meningkatkan mutu pendidikan sekolah, memperlancar kegiatan pembelajaran, serta memperoleh bantuan dan dukungan dari masyarakat dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan program-program sekolah sehingga menghasilkan lingkungan sekolah yang berpengaruh pada situasi kondusif, afektif dan efisien. 
	Peran Gerakan Pemuda Ansor antara lain menciptakan suasana yang dapat menunjang pelaksanaan pendidikan, ikut menyelenggarakan pendidikan non pemerintah (swasta), membantu pengadaan tenaga, biaya, sarana dan prasarana, menyediakan lapangan kerja, membantu pengembangan profesi baik secara langsung dan tidak langsung, memikul tanggung jawab, membina, memakmurkan, memperbaiki, mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma’ruf melarang yang munkar serta bertanggung jawab mencakup keberadaanya tempat ia hidup dan alam sekitarnya di sekelilingnya.
	Gerakan Pemuda Ansor dalam pengembangan lembaga pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kinerja sekolah dan terlaksananya proses pendidikan secara produktif, efektif, dan efisien sehingga menghasilkan out put yang produktif, berkualitas, serta dapat hidup di masyarakat secara layak sesuai dengan cita-cita yang diinginkan. 
	Demikian seluruh pembahasan tentang Kajian teori dalam penelitian ini, yang akan digunakan untuk membaca data-data penelitian yang akan dilakukan di lokasi penelitian.

2.1.2. Penelitian yang relevan/tinjauan studi
Penelitian tentang manajemen Partisipasi sebelumnya, diantaranya, Pertama, tesis karya Lilin Budiati yang berjudul: ”Manajemen Partisipasi dalam Pengelolaan Lingkungan”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan manajemen Partisipasi berkelanjutan diperlukan guna mengatasi perbedaan derajat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang dipengaruhi adanya banyak faktor yaitu derajat komersialisasi sumber daya alam, pendidikan formal masyarakat, tingkat ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam, dan derajat kerusakan sumber daya alam.
	Kedua, penelitian yang telah dilakukan oleh Iwan Setia Budi dalam penelitiannya yang berjudul : ”Manajemen Partisipasi: Sebuah Pendekatan dalam meningkatkan peran serta Kader Posyandu dalam Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Partisipasi sangat penting dalam meningkatkan partisipasi kader posyandu dalam pembangunan kesehatan di desa yang mengalami banyak hambatan yaitu tingkat pendidikan kader, pelatihan, insentive, jenis pekerjaan, dan keikutsertaan kader dengan organisasi lain.
	Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Atip Suherman yang berjudul: ”Kontribusi Implementasi Manajemen Partisipasi terhadap Kinerja Guru dan Kegiatan Belajar Mengajar di SMA 4 Bogor”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi manajemen Partisipasi dapat meningkatkan kinerja guru karena terjadi peningkatan peranan individu dan kelompok dalam proses pembuatan keputusan sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan diri yang lebih besar.
	Perbedaan tentu ada antara penelitian tentang manajemen partisipasi ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya di atas. Penelitian ini memfokuskan  pada manajemen partisipasi gerakan pemuda ansor mulai tataran pengambilan keputusan, pelaksanaan, kontrol dan evaluasi.
	Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini memfokuskan pada bagaimanakah partisipasi gerakan pemuda ansor yang efektif, dalam pengembangan lembaga pendidikan, sehingga lembaga pendidikan baik, sesuai dengan peran dan fungsi secara proporsional, sehingga dapat meningkatkan kualitas proses pendidikan di sekolah menuju tercapainya visi dan misi sekolah, yang akhirnya tujuan pendidikan pun dapat tercapai dengan baik.

2.2	Pertanyaan Penelitian
2.2.1 Pertanyaan Penelitian
1.	Bagaimana Partisipasi Gerakan Pemuda Ansor dalam pengembangan lembaga pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Ansoruna di Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang?
2.	Faktor apa saja yang mempengaruhi n Partisipasi Masyarakat Dalam Mengembangkan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Ansoruna di Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang?