Monograf ini meneliti dan membahas perubahan dramatis dalam regulasi
investasi asing di sektor perbankan syariah Indonesia, terutama terfokus pada
kepemilikan bank umum syariah oleh warga negara asing dan/atau badan
hukum asing. Latar belakang penelitian ini ditemukan dalam Pasal 9 Ayat (3)
Undang-Undang No 21 Tahun 2008 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor
15/13/PBI/2013 sebelum penerapan Omnibus Law. Regulasi tersebut
membatasi kepemilikan badan hukum asing hingga 99% dari modal disetor
bank. Omnibus Law menggantikan kerangka regulasi tersebut dengan Pasal 79
UU Cipta Kerja, memberikan wewenang regulasi kepada peraturan penanaman
modal. Perubahan ini menciptakan kekosongan hukum terkait kepemilikan
bank umum syariah oleh warga negara asing. Meskipun regulasi ini seolah-olah
hanya membatasi badan hukum asing, analisis menunjukkan bahwa tidak ada
batas yang ditetapkan untuk kepemilikan warga negara asing. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian hukum normatif, melibatkan analisis
dokumen hukum, perundang-undangan terkait, dan literatur hukum.
Pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi serta membandingkan
ketentuan hukum sebelum dan sesudah Omnibus Law, sambil menganalisis
implikasinya terhadap kepemilikan bank umum syariah oleh pihak asing.
Peralihan kewenangan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
juga menjadi sorotan utama. Sebagai rekomendasi, penelitian ini menyarankan
agar pemerintah membuat regulasi larangan warga negara asing membeli bank
syariah yang sudah beroperasi, dan investor asing hanya boleh masuk ke
industri perbankan syariah melalui akuisisi kepemilikan bank konvensional yang
dapat dikonversi menjadi bank syariah. Monograf ini memberikan pemahaman
mendalam tentang dampak perubahan regulasi investasi asing pada perbankan
syariah pasca Omnibus Law, sambil menawarkan rekomendasi untuk
mendukung keberlanjutan industri perbankan syariah di Indonesia.